Kemkominfo Batal Blokir WhatsApp, Berikut Alasannya

Sebelumnya,Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengancam akan memblokir aplikasi chat WhatsApp jika konten gambar bergerak GIF berunsur pornografi di dalam aplikasinya tidak dihapus hingga hari , Rabu (8/11/2017).

Kemkominfo telah mengirimkan tiga kali surat teguran kepada Facebook sebagai pemilik WhatsApp sejak 5-6 November 2017 terkait hal tersebut.

Peringatan pertama dilayangkan Kominfo pada Minggu (5/11) malam. Kemudian Kominfo kembali memberikan peringatan kepada Facebook pada Senin (6/11) dini hari dan pagi. Tak hanya itu, Kominfo juga mengancam akan memblokir WhatsApp jika perusahaan tak segera memberikan tindakan hingga batas terakhir yang diberikan, yakni Rabu (8/11).

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menuturkan jika WhatsApp tidak bisa menghilangkan konten-konten pornografi yang ada di dalam layanannya, pemerintah bakal serius akan melakukan langkah pemblokiran.

“Kami terpaksa harus memblokirnya, kalau tidak ada tanggapan serius dari pihak WhatsApp,” kata pria yang akrab disapa Semmy ini.

Namun, berembus kabar bahwa Kemkominfo secara resmi telah mencabut pemblokiran atas WhatsApp karena aplikasi tersebut telah merespons permintaan pemerintah untuk mencabut konten bermuatan pornografi.

Menanggapi hal tersebut, pria berkacama itu langsung membantahnya. Dia menegaskan, kepastian pemblokiran WhatsApp baru akan diumumkan Rabu.

“Saya belum mengeluarkan statement soal pemblokiran WhatsApp. Saat ini kami sedang meneliti lebih lanjut. Kami baru akan mengumumkannya Rabu,” ujar Semmy.

Gif di Whats App,sudah tidak dapat diakses.

Kendati demikian, sebagian pengguna masih bisa menemukan konten tersebut dengan mudah. Hal ini karena kemungkinan aplikasi keyboard tiap pengguna smartphone berbeda-beda. Misalnya, konten GIF masih bisa diakses via aplikasi Gboard.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, hal ini juga disebabkan karena operator seluler tidak melakukan pemblokiran secara bersamaan.

“Kurator GIF Giphy sudah take down (konten negatifnya). Operator penyelenggara internet juga sudah memblokir Tenor, yang juga merupakan penyedia GIF di WhatsApp. Ini masalah timing saja,” papar Rudiantara.

Lebih lanjut, menteri yang karib disapa Chief RA ini mengibaratkan WhatsApp sebagai sebuah supermarket yang di dalamnya memiliki banyak produk.

“WhatsApp ibarat supermarket, ada yang jual sayur, buah. Kalau sayur atau buah busuk masa supermarket-nya diam saja? Nah, kami tidak menutup supermarket karena banyak orang yang masih belanja di dalamnya. Makanya, kita lakukan pemblokiran terhadap kurator GIF yang ada di WhatsApp,” jelasnya.

Selain itu, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Padjajaran ini juga mengatakan, Kemkominfo telah meminta kepada Facebook sebagai pemilik WhatsApp untuk tidak menutup mata terkait konten porno GIF yang disediakan oleh pihak ketiga.

Penyedia Konten GIF Angkat Bicara

Juru bicara Tenor, Jennifer Kutz, mengaku tengah menyelesaikan isu konten yang diprotes oleh pemerintah Indonesia. Selama ini, ucap dia, Tenor terus bekerja sama dengan berbagai entitas lokal untuk memastikan kontennya sesuai dengan adat istiadat, budaya, dan regulasi setempat.

“Kami akan mengatasi berbagai isu konten yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dalam waktu 48 jam ke depan,” tutur Kutz seperti dikutip dari Reuters.

Sayangnya, Kutz menolak menyebutkan wilayah yang ada dalam pembatasan konten. Namun, ia memastikan para integrator Tenor akan memblokir hasil gambar yang berpotensi tidak pantas atau mengatur daftar istilah pencariannya.

Kutz juga menegaskan pihak Tenor akan bertanggung jawab atas berbagai masalah terkait kontennya, termasuk di WhatsApp. “Dalam kasus WhatsApp, kami akan bertanggung jawab,” tulis Kutz.

WhatsApp Buka Suara

WhatsApp turut buka suara terkait isu konten pornografi di layanannya. WhatsApp mengaku tidak bisa memantau konten GIF karena berasal dari pihak ketiga.

“Di Indonesia, WhatsApp memungkinkan orang mencari GIF dengan menggunakan layanan pihak ketiga. Kami tidak bisa memonitor GIF di WhatsApp karena konten enkripsi end-to-end,” ujar juru bicara WhatsApp.

Meski demikian, layanan milik Facebook itu mengaku telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia secara langsung. Hal ini dilakukan agar layanan pihak ketiga dapat memonitor konten mereka.

“Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk secara langsung bekerja sama dengan layanan pihak ketiga tersebut dalam memonitor konten mereka,” tutur perwakilan WhatsApp.

Indonesia Harus Perbanyak Aplikasi Lokal

Untuk mencegah mengalirnya konten pornografi dalam sebuah aplikasi, pakar keamanan Siber Pratama Persadha menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk memperbanyak aplikasi buatan lokal.

Menurut dia, kasus konten pornografi di aplikasi WhatsApp seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah agar berusaha lebih keras untuk mulai mandiri secara teknologi.

Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah dapat memberikan dukungan yang maksimal agar banyak aplikasi bisa dibuat oleh masyarakat dan di Indonesia.

“Kita harus mulai mandiri secara teknologi. Sekarang kita belum ada bargaining power (daya tawar) karena tidak ada aplikasi alternatif (terkait kasus WhatsApp),” kata Pratama

Pratama menilai Indonesia memiliki banyak potensi hebat yang bisa membuat berbagai aplikasi. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan dukungan moral, tapi juga secara materi.

“Pemerintah harus memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Jangan sampai bakat-bakat hebat itu lari ke luar negeri karena tidak adanya dukungan di dalam negeri. Karena selain dukungan (moral), pemerintah juga harus memberikan dukungan secara finansial dan untuk hal ini bisa bekerjasama dengan pihak swasta, tapi inisiasinya harus dari pemerintah,” jelas Pratama.

Dijelaskan Pratama, aplikasi-aplikasi lokal akan membutuhkan dukungan finansial yang besar seiring dengan pertumbuhan penggunanya. Saat itulah, dukungan dari pemerintah dan pihak swasta akan sangat dibutuhkan.

“Ketika penggunanya semakin banyak, maka infrastruktur yang dibutuhkan juga semakin besar karena mereka akan butuh lebih banyak hal, termasuk server. Nah, pemerintah bisa menyediakan anggaran untuk hal itu, bisa juga kerjasama dengan swasta,” pungkasnya.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *